Bidikperistiwa.my.id // Kabupaten Sukabumi — Gelombang ketidakpuasan mencuat dari warga Kampung Pendeuy, RT 01/RW 09, Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, pada Minggu (26/04/2026). Dalam sebuah forum penyampaian aspirasi, masyarakat secara tegas mempertanyakan proses rekrutmen tenaga kerja pada program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dinilai belum berjalan transparan dan adil.

Audiensi yang digelar tersebut menjadi ruang bagi warga untuk mengungkap berbagai kejanggalan dalam tahapan seleksi, mulai dari mekanisme penilaian hingga hasil akhir yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat setempat. Kritik mengarah pada sistem rekrutmen yang dinilai minim keterbukaan dan tidak memberikan kesempatan yang setara bagi pelamar lokal.

Sejumlah warga menilai proses seleksi berlangsung tanpa parameter yang jelas. Tahapan yang hanya mengandalkan wawancara tanpa uji keterampilan teknis, seperti kemampuan memasak atau kesiapan kerja operasional, dinilai membuka celah subjektivitas.

“Kalau hanya wawancara, di mana letak objektivitasnya? Seharusnya ada uji kemampuan yang relevan dengan pekerjaan,” ungkap salah satu peserta audiensi.

Tak hanya itu, warga juga menyoroti komposisi peserta yang dinyatakan lolos. Mereka menemukan indikasi adanya nama-nama dari luar wilayah yang masuk dalam daftar penerimaan, bahkan disertai data yang dianggap tidak sinkron. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya praktik tidak sehat dalam proses seleksi, termasuk potensi “titipan” yang merugikan pelamar lokal.

Padahal, program MBG sebagai bagian dari kebijakan strategis pemerintah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Namun harapan tersebut dinilai belum terwujud secara maksimal.

Warga menegaskan bahwa mereka tidak menolak program tersebut, melainkan menuntut pelaksanaannya dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Mereka juga menyayangkan ketidakhadiran pihak pengelola MBG maupun perwakilan SPPG dalam forum tersebut, yang seharusnya menjadi momentum klarifikasi terbuka.

Ketiadaan pihak terkait dinilai memperlebar jarak komunikasi dan memperkuat kesan kurangnya respons terhadap aspirasi masyarakat. Warga berharap ke depan ada inisiatif dari penyelenggara untuk membuka ruang dialog yang lebih inklusif dan konstruktif.

Sebagai langkah konkret, masyarakat meminta agar seluruh proses lanjutan rekrutmen, termasuk tahapan verifikasi, dihentikan sementara hingga ada kejelasan mekanisme serta kesepahaman antara warga dan pihak pelaksana.

“Program ini jangka panjang, jadi harus dimulai dengan proses yang benar dan terbuka. Jangan sampai menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tegas salah satu perwakilan warga.

Selain itu, warga juga menekankan pentingnya prioritas bagi tenaga kerja lokal, terutama untuk posisi non-struktural seperti pekerja dapur, yang dinilai dapat diisi oleh masyarakat sekitar tanpa memerlukan kualifikasi khusus.

Aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi penegasan bahwa masyarakat menginginkan program pemerintah berjalan dengan prinsip akuntabilitas dan keberpihakan. Bagi warga Warnajati, keberhasilan program bukan hanya soal pelaksanaan, tetapi juga tentang keadilan dalam setiap prosesnya.

Red